SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DISINI

SERANGAN militer serta penangkapan Nicolás Maduro, selaku Presiden Venezuela, oleh pemerintahan Donald Trump dalam waktu singkat memicu kecaman global. Sebagian pihak melihatnya sebagai pelanggaran kedaulatan, sementara sebagian lain menilainya sebagai preseden berbahaya dalam politik internasional. Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: dari mana kewenangan konstitusional Amerika Serikat untuk menegakkan hukum pidananya di luar wilayah kedaulatannya berasal? Pertanyaan ini penting, bukan
untuk membenarkan atau menolak penangkapan tersebut, melainkan untuk memahami tatanan Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang memungkinkan tindakan semacam itu terjadi. Yurisdiksi Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat Yurisdiksi pidana dalam sistem hukum Amerika Serikat tidak semata-mata ditentukan oleh batas wilayah geografis. Sejak awal pembentukannya, Konstitusi Amerika Serikat dirancang untuk memberikan ruang bagi negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk terhadap serangan atau ancaman yang bersumber dari luar wilayah kedaulatannya. Konsep extraterritorial jurisdiction yang dianut dalam hukum Amerika Serikat bukanlah sebuah anomali, melainkan bagian dari praktik hukum yang berkembang melalui legislasi yang disusun oleh Kongres serta penafsiran oleh pengadilan federal.

Hal inilah yang membedakannya dengan banyak negara lain, di mana hukum pidana umumnya dibatasi oleh wilayah teritorial. Dalam konteks AmerikaSerikat, klaim ekstrateritorial tersebut bukan sekadar klaim politik luar negeri, melainkan pengejawantahan Konstitusi, khususnya dalam rangka perlindungan kepentingan dan warga negara Amerika Serikat. Sumber Wewenang Kongres: Article I Section 8 Konstitusi AS Dasar kewenangan untuk membentuk yurisdiksi pidana ekstrateritorial bersumber dari ketentuan Article I Section 8 Konstitusi Amerika Serikat, khususnya dua klausul penting. Pertama, Define and Punish Clause, yang memberikan kewenangan kepada Kongres untuk mendefinisikan dan menghukum kejahatan tertentu yang dianggap mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat. Secara historis, klausul ini telah ditafsirkan secara luas, sehingga memungkinkan Kongres menetapkan kejahatan bagi pelaku dan korban, meskipun locus delicti-nya berada di luar wilaya geografis Amerika Serikat.

Kedua, Necessary and Proper Clause, yang memungkinkan Kongres mengesahkan undang-undang yang dianggap perlu dan tepat guna melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Melalui kombinasi kedua klausul ini, Kongres Amerika Serikat secara konsisten mengesahkan undang-undang pidana federal dengan jangkauan ekstrateritorial, khususnya dalam konteks perdagangan dan peredaran narkotika, terorisme, kejahatan transnasional, serta ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Dengan kata lain, kewenangan ekstrateritorial dalam hukum pidana Amerika Serikat bukanlah produk kebijakan eksekutif semata, melainkan konstruksi legislasi yang berakar langsung pada konstitusi. Undang-Undang Federal dan Logika Kepentingan Nasional Dalam praktiknya, Kongres Amerika Serikat kerap merumuskan undangundang pidana yang secara eksplisit maupun implisit berlaku di luar wilayah nasional. Pengadilan federal kemudian bertugas menilai apakah terdapat sufficient nexus antara perbuatan yang dituduhkan dengan kepentingan
Amerika Serikat. Logika yang digunakan bukanlah kedaulatan wilayah, melainkan perlindungan kepentingan nasional

baik terhadap warga negara Amerika Serikat, stabilitas keamanan, sistem keuangan, maupun kebijakan luar negeri yang dianggap vital. SelamA Kongres dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan di luar negeri menimbulkan dampak nyata bagi Amerika Serikat, yurisdiksi pidana dapat diperluas. Dalam kerangka ini, penangkapan terhadap figur asing—bahkan terhadap kepala negara sekalipun— diposisikan sebagai pelaksanaan hukum federal, bukan semata-mata tindakan politik. Presiden sebagai Pelaksana, Bukan Sumber Yurisdiksi Posisi Presiden Amerika Serikat dalam konteks ini kerap disalahartikan. Meskipun Presiden memiliki kewenangan luas sebagai Chief Executive dan Commander in Chief, ia bukan pencipta yurisdiksi pidana. Dalam konteks penangkapan Nicolás Maduro, Donald Trump memandang tindakannya sebagai penegakan hukum, bukan tindakan perang, sehingga menurut pandangan tersebut tidak memerlukan persetujuan Kongres. Namun, pengerahan pasukan khusus ke wilayah Venezuela sebagaimana terjadi pada Sabtu dini hari tersebut, nyatanya tidak sepenuhnya dilakukan dengan sepengetahuan Kongres. Menurut penuturan sejumlah anggota Kongres, informasi yang mereka terima hanya berkaitan dengan rencana penangkapan, bukan operasi militer secara menyeluruh. Sistem ketatanegaraan Amerika Serikat menempatkan Presiden semata-mata sebagai pelaksana undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kongres. Penangkapan lintas negara, termasuk yang melibatkan pejabat asing, dilakukan oleh aparat penegak hukum federal dan aparat keamanan dengan dasar undangundang yang telah ada.

Dengan demikian, tindakan pemerintahan Donald Trump tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum federal yang telah dibangun jauh sebelum masa jabatannya. Presiden berperan sebagai operator kekuasaan, bukan sebagai sumber legitimasi normatif dalam mewujudkan ketentuan undangundang federal. Batas Konstitusional: Due Process dan Pengawasan Yudisial Meskipun demikian, kewenangan ekstrateritorial tersebut tetap memiliki batasan konstitusional. Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat menjamin prinsip due process of law, yang mengharuskan setiap penerapan hukum pidana—termasuk terhadap warga negara asing—memenuhi standar keadilan prosedural. Pengadilan federal memegang peran sentral dalam menguji: Apakah terdapat hubungan yang cukup antara terdakwa dan kepentingan Amerika Serikat; Apakah penerapan hukum tersebut rasional dan tidak bersifat sewenang-wenang; Apakah penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, legitimasi konstitusional suatu penangkapan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan eksekutif, melainkan juga oleh kemampuan negara mempertahankannya di hadapan pengadilan.

Implikasi Tata Negara dan Preseden Berbahaya Meskipun dapat dijelaskan melaluiperspektif hukum tata negara, praktik ini tetap menyisakan persoalan serius. Normalisasi yurisdiksipidana ekstrateritorial mengandung risiko perluasan kekuasaan negara secara berlebihan, terutama apabila pengawasan yudisial melemah atau logika kepentingan nasional ditafsirkan secara longgar. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi menciptakan preseden global yang problematik: negaranegara kuat menegakkan hukum domestiknya secara lintas batas, sementara negara-negara yang lebih lemah hanya dapat menerima konsekuensinya.

Kesimpulan

Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar peristiwa politik luar negeri. Peristiwa tersebut mencerminkan cara Konstitusi Amerika Serikat mengonstruksikan kekuasaan, yurisdiksi, dan penegakan hukum di era globalisasi. Secara hukum tata negara, kewenangan tersebut dapat dijustifikasi sebagai upaya melindungi kepentingan rakyat Amerika Serikat. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar tetap mengemuka: sampai sejauh mana konstitusi mengizinkan kekuasaan itu dijalankan tanpa merusak prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan itu sendiri? (*)

The post Logika Ekstrateritorial Operasi Penangkapan Nicolás Maduro appeared first on .

P E N G U M U M A N
            Nomor : 065/PENG/XII/2025
tentang
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Surabaya Tahun Akademik Gasal 2025/2026, Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal 2025/2026 dilaksanakan pada 12 – 23 Januari 2026 Pelaksanaan UAS Gasal 2025/2026 dengan jadwal lengkap terlampir dilaksanakan dengan 2 (dua) pilihan tipe ujian Daring/Online atau tipe Luring/Offline dengan mekanisme sebagai berikut:

A. UAS secara daring/online
Untuk UAS Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dilaksanakan secara daring/online dalam bentuk Take Home Exam, mahasiswa Program Sarjana (Strata-1) harap memperhatikan aturan sebagai berikut:
1. Mahasiswa harus aktif dalam mendapatkan informasi tentang Materi Ujian dari dosen penguji Mata Ujian yang bersangkutan secara daring/online. Fakultas tidak akan memproses alasan mahasiswa tidak mengetahui informasi tentang ujian;
2. Mahasiswa mengerjakan materi ujian sesuai ketentuan pengerjaan yang diberikan oleh dosen penguji dengan melampirkan cover berisi informasi nama mata kuliah, logo Ubaya, Nama mahasiswa, NRP dan identitas Fakultas Hukum (Contoh terlampir). Pengerjaan jawaban materi ujian harus mengedepankan kejujuran dan tanggungjawab mahasiswa untuk tidak melakukan kecurangan atau plagiarisme ;
3. Harap memeriksa kembali kesesuaian file, nama dan substansi jawaban ujian agar tidak terjadi kesalahan terkait persyaratan jawaban dan kelas paralel (KP). Batas waktu pengumpulan jawaban ujian oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal UAS Gasal 2025/2026Mata Ujian masing-masing dalam format word/pdf dengan identitas file : Nama Mata Uji_Kelas Paralel_Nama Mahasiswa_NRP melalui media Ubaya Learning Space (uls.ubaya.ac.id);
4. Pelanggaran terhadap poin nomor 2 dan 3 akan mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dari dosen yang bersangkutan terhadap penilaian ujian berikut sanksi akademik dari Fakultas, termasuk sanksi tidak mendapat penilaian Tengah Semester.
B. UAS secara Luring/Offline
Untuk UAS Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dilaksanakan secara luring/offline, mahasiswa Program Sarjana (Strata-1) harap memperhatikan aturan sebagai berikut:
1. Wajib mengikuti Jadwal pelaksanaan ujian meliputi Mata Kuliah, KP dan Ruang ujian;
2. Wajib mempersiapkan kelengkapan ujian (alat tulis, Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Studi dalam bentuk print atau hardcopy);
3. Wajib hadir maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan ujian;
4. Wajib menjaga ketenangan pelaksanaan ujian dan kebersihan ruangan dan kampus;
5. Tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur diskriminasi, penghinaan dan asusila;
6. Berpakaian sopan/berkerah dan bersepatu (Tidak menggunakan kaos dan celana sobek);
7. Peserta dapat mempersiapkan diri (terkait sifat ujian dan kesempatan untuk ke toilet) sebelum ujian dimulai, dan tidak diperbolehkan keluar ruangan dengan rentan waktu yang ditentukan kecuali telah mengumpulkan jawaban.
8. Memperhatikan arahan Pengawas Ujian dan meminta ijin Pengawas apabila ada kendala atau kebutuhan.
9. Mengerjakan ujian pada lembar jawaban masing-masing kelompok soal sesuai waktu ujian;
10. Tidak berbuat curang dalam bentuk apapun dalam pengerjaan ujian;
11. Tidak mengaktifkan telpon genggam dan/ atau gadget elektronik lainnya selama ujian berlangsung;
12. Pelanggaran terhadap ketentuan ujian akan ditindaklanjuti oleh Pengawas atau Dekanat untuk pengenaan sanksi kepada peserta ujian.
13. Jika terdapat mata kuliah yang bersifat mengumpulkan tugas/makalah secara offline, maka batas keterlambatan pengumpulan tugas/makalah hal tersebut adalah 30 menit setelah jam ujian dimulai. Panitia dan/ atau Pengawas ujian menolak pengumpulan tugas/makalah hal tersebut adalah 30 menit setelah jam ujian dimulai.
14. Apabila Mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit, diwajibkan masuk ke kelas ujian terlebih dahulu untuk mendapatkan memo pengantar tertulis dari pengawas, mengisi surat pernyataan (form) pelanggaran dari panitia ujian dan selanjutnya ke Dekanat untuk mendapatkan persetujuan mengikuti ujian.
15. Apabila Mahasiswa Terlambat Lebih Dari 30 Menit, Dekanat dapat menolak mahasiswa untuk mengikuti ujian pada jam tersebut.
16. Apabila Mahasiswa tidak membawa Kartu Studi/KTM, diwajibkan masuk ke kelas ujian terlebih dahulu, mengisi surat pernyataan (form) pelanggaran dari panitia dan selanjutnya ke Dekanat untuk mendapatkan persetujuan mengikuti ujian.
17. Segala bentuk pelanggaran atau kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik

C. Semua Mahasiswa peserta Ujian Akhir Semester Gasal 2025/2026 harap memeriksa kembali ruang ujian yang ada di myubaya masing-masing.

D. Ujian Susulan hanya untuk ujian offline dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 237 Tahun 2012
Apabila dalam pelaksanaan UAS Gasal Tahun Akademik 2025/2026secara daring maupun luring terdapat kendala, silakan dapat menghubungi: Bapak Wakil Dekan I (081234660879)

The post Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Tahun Akademik 2025/2026 appeared first on .

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya meraih Penghargaan / Consoliation Prize pada Lomba Akta Notaris dan PPAT 2025 Mengasah Profesionalisme, Integritas dan Ketepatan Akta Otentik dari Universitas Pasundan Bandung, pada 21 Oktober – 14 November lalu

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam lomba tersebut terbagi dalam tiga tim dengan nama-nama sebagai berikut

Tim Lexora (Lomba Akta PPAT)
– Felicia: 124224012
– Carmelie Clara Martin: 124224011
– Melisa Pranata: 124224009

Tim Legata (Lomba Akta Notaris)
– Inge Ameylia: 124224514
– Audry Natalia Silalahi: 124224026
– Fiona: 124224500

Tim Legata menang kategori:
– Penutup Akta Notaris Terbaik II
– Penggunaan Bahasa Akta Notaris Terbaik II
Tim Lexora menang kategori:
– Penggunaan Bahasa Akta PPAT Terbaik II

Sekali lagi, selamat atas prestasi yang diraih, semoga menjadi inspirasi bagi mahasiswa Magister Kenotariatan lainnya !

#vivahukum

The post Mahasiswa MKN Raih Penghargaan pada Lomba Akta Notaris dan PPAT 2025 appeared first on .

Sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Surabaya Tahun Akademik Gasal 2025/2026, Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal 2025/2026 dilaksanakan pada 20 – 31 Oktober 2025 Pelaksanaan UTS Gasal 2025/2026 dengan jadwal lengkap terlampir dilaksanakan dengan 2 (dua) pilihan tipe ujian Daring/Online atau tipe Luring/Offline dengan mekanisme sebagai berikut:
A. UTS secara daring/online
Untuk UTS Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dilaksanakan secara daring/online dalam bentuk Take Home Exam, mahasiswa Program Sarjana (Strata-1) harap memperhatikan aturan sebagai berikut:
1. Mahasiswa harus aktif dalam mendapatkan informasi tentang Materi Ujian dari dosen penguji Mata Ujian yang bersangkutan secara daring/online. Fakultas tidak akan memproses alasan mahasiswa tidak mengetahui informasi tentang ujian;
2. Mahasiswa mengerjakan materi ujian sesuai ketentuan pengerjaan yang diberikan oleh
dosen penguji dengan melampirkan cover berisi informasi nama mata kuliah, logo Ubaya, Nama mahasiswa, NRP dan identitas Fakultas Hukum (Contoh terlampir). Pengerjaan jawaban materi ujian harus mengedepankan kejujuran dan tanggungjawab mahasiswa untuk tidak melakukan kecurangan atau plagiarisme ;
3. Harap memeriksa kembali kesesuaian file, nama dan substansi jawaban ujian agar tidak terjadi kesalahan terkait persyaratan jawaban dan kelas paralel (KP). Batas waktu pengumpulan jawaban ujian oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal UTS Gasal
2025/2026Mata Ujian masing-masing dalam format word/pdf dengan identitas file : Nama
Mata Uji_Kelas Paralel_Nama Mahasiswa_NRP melalui media Ubaya Learning Space
(uls.ubaya.ac.id);
4. Pelanggaran terhadap poin nomor 2 dan 3 akan mendapatkan pertimbangan lebih lanjut
dari dosen yang bersangkutan terhadap penilaian ujian berikut sanksi akademik dari Fakultas, termasuk sanksi tidak mendapat penilaian Tengah Semester.
B. UTS secara Luring/Offline
Untuk UTS Gasal Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dilaksanakan secara luring/offline, mahasiswa Program Sarjana (Strata-1) harap memperhatikan aturan sebagai berikut:
1. Wajib mengikuti Jadwal pelaksanaan ujian meliputi Mata Kuliah, KP dan Ruang ujian;
2. Wajib mempersiapkan kelengkapan ujian (alat tulis, Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Studi dalam bentuk print atau hardcopy);
3. Wajib hadir maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan ujian;
4. Wajib menjaga ketenangan pelaksanaan ujian dan kebersihan ruangan dan kampus;
5. Tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur diskriminasi, penghinaan dan asusila;
6. Berpakaian sopan/berkerah dan bersepatu (Tidak menggunakan kaos dan celana sobek);
7. Peserta dapat mempersiapkan diri (terkait sifat ujian dan kesempatan untuk ke toilet) sebelum ujian dimulai, dan tidak diperbolehkan keluar ruangan dengan rentan waktu yang ditentukan kecuali telah mengumpulkan jawaban.
8. Memperhatikan arahan Pengawas Ujian dan meminta ijin Pengawas apabila ada kendala atau kebutuhan.
9. Mengerjakan ujian pada lembar jawaban masing-masing kelompok soal sesuai waktu ujian;
10. Tidak berbuat curang dalam bentuk apapun dalam pengerjaan ujian;
11. Tidak mengaktifkan telpon genggam dan/ atau gadget elektronik lainnya selama ujian berlangsung;12. Pelanggaran terhadap ketentuan ujian akan ditindaklanjuti oleh Pengawas atau Dekanat untuk pengenaan sanksi kepada peserta ujian.
13. Jika terdapat mata kuliah yang bersifat mengumpulkan tugas/makalah secara offline, maka batas keterlambatan pengumpulan tugas/makalah hal tersebut adalah 30 menit setelah jam ujian dimulai.
14. Apabila Mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit, diwajibkan masuk ke kelas ujian terlebih dahulu untuk mendapatkan memo pengantar tertulis dari pengawas, mengisi surat pernyataan (form) pelanggaran dari panitia ujian dan selanjutnya ke Dekanat untuk mendapatkan persetujuan mengikuti ujian.
15. Apabila Mahasiswa Terlambat Lebih Dari 30 Menit, Dekanat dapat menolak mahasiswa untuk mengikuti ujian pada jam tersebut.
16. Apabila Mahasiswa tidak membawa Kartu Studi/KTM, diwajibkan masuk ke kelas ujian terlebih dahulu, mengisi surat pernyataan (form) pelanggaran dari panitia dan selanjutnya ke Dekanat untuk mendapatkan persetujuan mengikuti ujian.
17. Segala bentuk pelanggaran atau kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik
C. Ujian Susulan hanya untuk ujian offline dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 237 Tahun 2012
Apabila dalam pelaksanaan UTS Gasal Tahun Akademik 2025/2026secara daring maupun luring terdapat kendala, silakan dapat menghubungi: Bapak Wakil Dekan I (081234660879)
Demikian pengumuman ini diperuntukkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ATAU PENGUMUMAN SELENGKAPNYA DAPAT JUGA DIUNDUH MELALUI LINK BERIKUT

.

The post Pengumuman Ujian Tengah Semester UTS (Gasal 2025/2026) Mahasiswa appeared first on .

selengkapnya dapat dibaca DISINI

MASALAH kerahasiaan bank sering kali (dan masih) menjadi problem di dalam pelaksanaannya guna kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kasus terbaru adalah artis Nikita Mirzani yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jadi, sebenarnya bagaimana memahami mengenai kerahasiaan bank ini dan apa kaitannya dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Anti Pencucian Uang) dalam memahami kerahasiaan bank ini?

APA ITU KERAHASIAAN BANK?
Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 tahun 2024 tentang Rahasia Bank (selanjutnya disebut POJK Rahasia Bank) mendefinisikan bahwa rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan serta nasabah investor dan investasi dari nasabah investor. POJK rahasia bank itu merupakan peraturan pelaksana dari UU Perbankan (UU 7/1992 jo UU 10/1998), yang kemudian diubah dalam UU Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU Nomor 4 Tahun 2023).

Definisi rahasia bank tersebut merupakan turunan dari definisi yang diberikan pasal 1 angka 16, yang menjelaskan bahwa rahasia
bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Mengenai rahasia bank sendiri selanjutnya diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan, yang kemudian mengalami perubahan dalam Pasal 14 angka 37 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang selanjutnya mengatur sebagai berikut: Pertama, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Kedua, dalam hal nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Bab II POJK Rahasia Bank, yaitu pasal 2, mengatur sebagai berikut:
1. Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai simpanan nasabah dan/atau investasinya.
2. Dalam hal: a. Nasabah penyimpan investor dan dan nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur;
b. Nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas;
c. Nasabah investor sekaligus sebagai nasabah penerima fasilitas; atau
d. Nasabah investor sekaligus sebagai nasabah debitur, kewajiban bank dan pihak terafiliasi merahasiakan informasi mengenai nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah
investor dan investasinya.

Hal tersebut menjadi kewajiban bank untuk merahasiakannya. Namun,Kerahasiaan Bank dalam Perkara Pidana TPPU ketentuan tersebut bukan tidak boleh disimpangi. UU dan peraturan tersebut memberikan pengecualian, yang tentu saja dipergunakan demi
kepentingan hukum. Pasal Pasal 14 angka 38 terkait dengan Pasal 40 A UU Perbankan. Pasal tersebut mengatur ada 12 kepentingan hukum yang menyebabkan kerahasiaan bank tersebut boleh disimpangi. Salah satunya adalah kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Sementara itu, Pasal 3 POJK Rahasia Bank mengatur 13 kepentingan hukum yang boleh dikecualikan dalam pelaksanaan kewajiban kerahasiaan bank, salah satunya adalah kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Meski demikian, mengenai pembukaan kerahasiaan bank, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 38, yaitu terkait Pasal 40 B huruf a UU Perbankan menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin membuka rahasia bank, yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b; Pasal 4 POJK Rahasia Bank mengatur bahwasanya: a. Dalam melakukan pembukaan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bank wajib memiliki prosedur internal mengenai pembukaan rahasia bank. b. Bank mendokumentasikan seluruh permintaan dan
pemberian pembukaan informasi rahasia bank.

Selanjutnya ketentuan Pasal 14 angka 38, terkait Pasal 40 C UU Perbankan juga menegaskan sekali lagi bahwasanya: Setiap orang yang mendapatkan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40A wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai simpanannya. Dengan demikian, kerahasiaan bank merupakan kewajiban, tetapi di satu sisi diizinkan disimpangi demi alasan kepentingan hukum, yang penggunaannya juga melalui prosedur yang telah ditentukan secara hukum.

BAGAIMANA UU ANTI PENCUCIAN UANG MEMANDANG HAL TERSEBUT?
Mengenai pencucian uang, haruslah dapat dipahami dan diyakini bahwa pencucian uang ini tidak sakedar berbicara mengenai sebuah tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian uang merupakan fase tindak pidana yang rumit karena tujuan yang hendak diperoleh dengan mencuci uang adalah mengaburkan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana asal. Oleh karena itu, pendekatan yang dibangun adalah follow the money, bukan follow the perpetrator atau
follow the offender. Harapan yang ingin dicapai adalah mengungkapkan bukan hanya pelaku, melainkan juga harta kekayaan ilegal yang diperoleh dengan menelusuri aliran dana. Folow the money menelusuri transaksi. Mengenai transaksi, Pasal 1 angka 3 UU Anti Pencucian Uang mengatur bahwa transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Mengenai transaksi keuangan, pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. UU Anti Pencucian Uang mengecualikan mengenai kerahasiaan bank. Secara khusus, dalam Pasal 28 UU Anti Pencucian Uang mengatur bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan.

Siapa pihak pelapor dalam hal ini? Pasal 1 angka 11 mengatur pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang itu wajib
menyampaikan laporan kepada PPATK. Tentang siapa saja yang dimaksud sebagai pihak pelapor, ketentuan Pasal 17 menentukannya, yang selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu yang dimaksud sebagai pihak pelapor adalah penyedia jasa keuangan (dapat dibaca salah satunya adalah bank). Ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Anti Pencucian Uang kemudian mengatur bahwasannya untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak
pidana pencucian uang, penyidik penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
b. tersangka; atau
c. terdakwa Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwasannya permintaan keterangan oleh penegak hukum tersebut tidak berlaku ketentuan mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Mengenai tata caranya, ayat (3) (4) (5) menjelaskan mengenai hal tersebut. Pasal 29 UU Anti Pencucian Uang dengan jelas menentukan
bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara
perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang itu.

Dengan demikian, dalam sebuah kepentingan hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, pihak pelapor diberi
kewajiban memberikan informasi nasabah, dan tidak lagi sebagai pelanggaran kerahasiaan bank. Hal tersebut juga berarti tidak haru
menunggu persetujuan nasabah. Tentu saja harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)

The post Kerahasiaan Bank dalam Perkara Pidana TPPU Apa Boleh Dibuka Tanpa Persetujuan Nasabah? appeared first on .

PENGUMUMAN

No. 040/PENG/VIII/2025

TENTANG DISPENSASI PERKULIAHAN

Disampaikan kepada seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Surabaya bahwa pengajuan Dispensasi Kehadiran Perkuliahan pada Semester Gasal 2025/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan dispensasi perkuliahan harus dilakukan pada minggu perkuliahan berjalan.
   Contoh: Jika dispensasi kuliah untuk Hari Rabu Minggu ke-2, maka proses dispensasi MAKSIMAL diajukan Hari Sabtu Pukul 11.59 WIB pada Minggu ke-2 tersebut.
2. Dispensasi perkuliahan dikarenakan kendala atau gagal presensi diwajibkan melampirkan bukti penunjang berupa (pilih salah satu):

1. foto gagal presensi sesuai dengan jadwal kelas
2. email notifikasi gagal presensi sesuai dengan jadwal kelas
3. presensi atau memo/surat dari Dosen terkait.

1. Dispensasi perkuliahan dikarenakan ijin penugasan, kepanitian, dan delegasi lomba diwajibkan melampirkan Surat Tugas dari Fakultas/Universitas. Pengajuan Dispensasi dapat diwakilkan/diinputkan oleh Ketua Panitia kegiatan.
2. Dispensasi perkuliahan dikarenakan sakit diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit/Klinik (bukan dari surat pemeriksaan dokter online/ dokter umum tanpa kop Klinik)  Kecurangan pemalsuan Surat Sakit akan mendapat sanksi Akademik.
3. Dispensasi perkuliahan dikarenakan kedukaan diwajibkan melampirkan Akta Kematian dan Kartu Keluarga (karena jika ijin kedukaan, harus satu KK).
4. Pengajuan Dispensasi Perkuliahan harus diajukan melalui Gform dengan link sebagai berikut:
   https://ubaya.id/dispensasifhgasal2526 
5. Akses pengajuan Dispensasi Perkuliahan melalui Gform akan ditutup pada setiap hari Sabtu pukul 12.00 WIB pada minggu perkuliahan berjalan.

Demikian, untuk menjadi acuan dan perhatian.

The post PENGUMUMAN TENTANG DISPENSASI PERKULIAHAN Gasal 2025/2026 appeared first on .

Pelaksanaan Perencanaan Studi (KRS Online) Semester Gasal 2025-2026 akan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2025, kami informasikan proses perencanaan studi adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Studi dilakukan dalam 3 Batch, yakni:
1. Batch 1: 22 Agustus 2025
2. Batch 2: 26 Agustus 2025
3. Batch 3: 28 Agustus 2025

B. Aturan Sistem Perencanaan Studi (KRS Online)
1. Perencanaan Studi Batch I (tanggal 22 Agustus 2025)
 Perolehan mata kuliah menggunakan sistem prioritas (sesuai alur), bukan sistem first in first get, artinya perolehan setiap mata kuliah diprioritaskan bagi mahasiswa pada angkatan/pada semester mata kuliah tersebut.
 Mahasiswa melakukan input mata kuliah dimulai pukul 08.00 s/d 23.59 dan Fakultas akan menentukan mahasiswa yang akan memperoleh mata kuliah pada Batch 1.
 Pastikan untuk melakukan pengecekan ulang dan klik SIMPAN setelah melakukan Input Mata Kuliah;
 Apabila mahasiswa belum mendapatkan mata kuliah sesuai perencanaan studi, harap menunggu proses Batch 2 dan menginformasikan kepada DPM Fakultas Hukum mata Kuliah dan KP yang diingankan.
2. Perencanaan Studi Batch 2 (tanggal 26 Agustus 2025)
 Seluruh Mahasiswa yang mengikuti KRS Batch 1 HARUS mengecek kembali hasil perolehan mata kuliahnya pada Batch 2 ini.
 Perolehan mata kuliah menggunakan sistem prioritas (sesuai alur).
 Mahasiswa melakukan input mata kuliah dimulai pukul 08.00 s/d 23.59 dan Fakultas yang menentukan perolehan mata kuliah pada Batch 2.
 Pastikan untuk melakukan pengecekan ulang dan klik SIMPAN setelah melakukan Input Mata Kuliah;
 Apabila mahasiswa belum mendapatkan mata kuliah sesuai perencanaan studi, harap menunggu proses Batch 3 dan menginformasikan kepada DPM Fakultas Hukum mata Kuliah dan KP yang diingankan.

3. Perencanaan Studi Batch 3 (Kasus Khusus) (tanggal 28 Agustus 2025)
 Seluruh Mahasiswa yang mengikuti KRS Batch 3 HARUS mengecek kembali hasil perolehan mata kuliahnya pada Batch 3 ini.
 Perolehan mata kuliah tetap menggunakan sistem prioritas (sesuai alur).
 Mahasiswa dapat melakukan input mata kuliah mulai pukul 08.00 s/d 23.59.
 Mahasiswa di Batch 3 hanya bisa melakukan INPUT Mata Kuliah dan TIDAK BISA HAPUS Mata Kuliah;

4. Setiap mahasiswa wajib MEMASTIKAN lagi mata kuliah hasil KRS Online di MyUbaya pada menu Kartu Studi (KS) masing-masing di minggu pertama perkuliahan Semester Gasal 2025 – 2026.

5. Setiap mahasiswa pada perencanaan studi wajib MENGIKUTI:

1) Pedoman Akademik
2) Jadwal Perkuliahan (terlampir)
3) Pengumuman terkait dengan Bimbingan Dosen Academic Advisor/ AA serta Dosen Wali (khusus Angkatan 2024 dan 2025).

6. PANDUAN dapat dilihat melalui:
Link Jadwal dan Pedoman KRS :
   https://ubaya.id/pedomankrsgasal2526
Link Pedoman Akademik:
https://ubaya.id/pedoman-mahasiswa

C. Catatan Akademik Khusus Tiap Angkatan:
Angkatan 2024:
– Mahasiswa Angkatan 2024 tidak boleh mengambil mata kuliah Penalaran Hukum dan Filsafat Hukum.
– Mahasiswa Angkatan 2024 West Campus menggunakan sistem plotting, sehingga tidak perlu input mata kuliah.
– Jadwal West diumumkan menyusul.
Angkatan 2023
– Mahasiswa Angkatan 2023 wajib mengambil mata kuliah Hukum dan Perubahan Sosial sebagai mata kuliah prasyarat Metode Penelitian Hukum jika ingin dapat lulus dengan waktu 3,5 tahun.
Angkatan 2022
– Mahasiswa Angkatan 2022 yang belum mengambil, wajib mengambil mata kuliah Metode Penelitian Hukum (MPH) untuk kelulusan dengan waktu 4 tahun.
– Mahasiswa wajib mendaftar dan/ atau sudah melakukan tes TOEFL serta mengisi form cek kelulusan sebelum mengajukan memo final skripsi.

The post Pelaksanaan Kartu Rencana Studi (KRS) Gasal 2025/2026 appeared first on .

Nomor: 037/PENG/VIII/2025

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya, bahwa, dalam rangka memberikan pengalaman kerja serta meningkatkan keterampilan di dunia professional, dibuka kesempatan untuk mengikuti Program Magang Mahasiswa di beberapa instansi mitra.

Adapun informasi terkait program magang tersebut adalah sebagai berikut:

1. MITRA MAGANG MBKM

1. JADWAL PENDAFTRARAN DAN SELEKSI

1. SELEKSI ADMINISTRASI
2. SYARAT UMUM
3. Sehat secara jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
4. Mampu beradaptasi di lingkungan kerja, bertanggung jawab dan dapat berkomunikasi dengan baik
5. Bersedia dan mampu bekerjasama dalam tim, berfikir kreatif, dan inovatif
6. Bersedia melaksanakan magang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. SYARAT KHUSUS
3. Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Surabaya;
4. Mahasiswa semester genap (terhitung semester 7, 9, dan seterusnya);
5. IPK minimal 3,00;
6. Bersedia menaati seluruh peraturan di tempat magang;
7. Belum mengajukan skripsi atau telah mengajukan skripsi;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Pengajuan pendaftaran untuk seleksi administrasi, dilakukan dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Curriculum Vitae (CV)
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Scan Kartu Tanda Mahasiswa
4. Pas Foto berwarna
5. Transkip Nilai;

1. Link Pendaftaran Magang MBKM Gasal 2025 / 2026: https://ubaya.id/daftarmagangfh2025

Atau kunjungi untuk informasi seputar magang di Instagram @infomagang.fhubaya

The post Pengumuman Pendaftaran Magang MBKM Semester Gasal 2025/2026 appeared first on .

PENGUMUMAN

No. 036/PENG/VIII/2025

TENTANG DOSEN WALI

Pengumuman untuk Mahasiswa Angkatan 2024 – 2025 yang memiliki Dosen Wali, untuk dapat memperhatikan hal- hal berikut pada saat sesi Bimbingan Dosen Wali:

1. Bimbingan Dosen Wali dilakukan mulai tanggal 18 – 22 Agustus 2025
2. Bimbingan Dosen Wali sesuai dengan pembagian Dosen yang telah ditentukan sebelumnya oleh Fakultas
3. Pada saat bimbingan, mengisi Kartu Bimbingan Dosen Wali pada setiap sesi sebagai bukti telah melakukan bimbingan. Kartu Bimbingan Dosen Wali dapat diunduh pada link berikut: https://ubaya.id/kartudoswalFH
4. Mahasiswa upload bukti Kartu Bimbingan Dosen Wali yang telah di ACC pada gform berikut: https://ubaya.id/formaccdoswal2526

Harap Mahasiswa melakukan janji terlebih dahulu dengan Bapak/Ibu Dosen yang bersangkutan.

The post PENGUMUMAN DOSEN WALI GASAL 2025/2026 appeared first on .

The post KONSULTASI DOSEN ACADEMIC ADVISOR (AA) GASAL 2025/2026 appeared first on .